Anggota Komisi III DPR RI Surahman Hidayat. Foto : Istimewa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menemukan produk Minyakita yang tidak sesuai takarannya, saat menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, (08/03/2025). Temuan Menteri Amran adalah kemasan Minyakita yang seharusnya berisi 1 liter, namun dikurangi menjadi 750 sampai 800 mililiter.

Menanggapi temuan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Surahman Hidayat meminta Polri untuk mengusut tuntas temuan kecurangan tersebut.

“Saya menyambut baik pernyataan Kapolri yang berkomitmen untuk menindak tegas produsen nakal yang diduga melakukan kecurangan dalam pengisian Minyakita. Tindakan ini merupakan langkah penting untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk pemerintah, khususnya Minyakita yang ditujukan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah,” ujar Surahman, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Lebih lanjut Surahman menyampaikan untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan tersebut secara transparan dan profesional

“Saya pun mendukung penuh proses hukum yang transparan dan adil terhadap pelaku kecurangan ini. Kami di komisi III juga mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan independen, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam praktik kecurangan ini dapat diusut tuntas,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Selain itu Legislator Dapil Jabar X tersebut juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang demi menjaga rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Komisi III, tegasnya, akan memantau perkembangan kasus ini secara intensif dan memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan dilakukan dengan benar agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

“Perlindungan terhadap konsumen dan penegakan hukum yang tegas adalah prioritas kami dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan ini saya berharap masyarakat dapat melihat komitmen bersama antara DPR-RI dan aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan rakyat,” tutup Surahman. (bia/rdn)